Foto: kompasiana.com
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2015 menunjukkan kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai 321.752, dimana 95% bersumber dari data/perkara yang ditangani Pengadilan Agama (PA) terkait perceraian yang diakibatkan kekerasan dalam rumah tangga.

Mungkinkah kita berefleksi melalui momentum Lebaran tahun ini, untuk komitmen perubahan dari perilaku kekerasan menuju fitrah kasih sayang?

Baik pada tataran individu masing-masing dalam keluarga, maupuan tataran kebijakan negara. Pertanyaan pembuka: apa yang salah dari pernikahan yang berujung pada perceraian? Mengapa, pada kasus dari data PA di atas, gugat cerai yang diinisiasi perempuan jumlahnya demikian tinggi?

Apakah yang menjadi pertimbangan utama seorang perempuan yang semula menempatkan perkawinan dan rumah tangga sebagai tempat ideal memadu kasih dan mejemput kebahagiaan, justru ingin mengakhirinya? Apakah ada yang salah dalam membangun pola relasi di dalamnya?

Atau, bagaimana sesungguhnya perempuan dikondisikan dan diposisikan dalam rumah tangga sealam ini?

Tidakkah kita bisa menyimpulkan bahwa tingginya perceraian dalam rumah tangga adalah karena kekerasan yang dialami perempuan dalam rumah tangga?

Apapun bentuk pemicunya, faktanya perempuan memilih melaporkan kekerasan dalam rumah tangganya dan dilaporkan ke lembaga Peradilan Agama (PA), dan hanya sedikit yang melanjutkan ke Peradilan Umum (PU) untuk proses pidana KDRT.

Di antara kedua sistem hukum di atas, PA dan PU, masih menyisakan persoalan yang tidak tuntas selesai. Hal ini karena, peradilan hanya memisahkan mereka sebagai pasangan suami isteri, tetapi membiarkan luka kekerasan yang dialami isteri, anak tak terperihkan lagi dan tidak bisa dengan mudah dipulihkan oleh lembaga PA ini.

Peradilan Umum yang menjadi ruang penyelesaian dan diharapkan dapat memberikan efek jera pada mantan suami, belum menjadi “pilihan” perempuan korban karena berbagai sebab. Jarang, kalau tidak ingin disebut tidak ada, perempuan korban yang mengadukan kasus KDRT yang dialaminya ke Kepolisian untuk dilakukan proses pemidanaan bagi suami. Hal ini karena banyaknya pertimbangan psikologis dan sosial bagi isteri mau mempidanakan suaminya, belum lagi soal alat buki dan saksi.

Perempuan korban KDRT selalu mempertimbangkan kondisi psikologis anak-anak, keluarga besar, komunitas, dan pandangan “agama” yang lebih memuliakan mempertahankan perkawinan daripada perceraian. Perempuan korban lebih memilih untuk diam bertahan sebagai istri penuh penderitaan dan kekerasan atau gugat cerai tanpa mendapatkan hak-hak atas nafkah, pembagian harta gono gini, nafkah iddah, bahkan terkadang harus merelakan “sementara” melepas anaknya untuk diasuh bapaknya.

Dus, Hukum normatif kita belum memberikan rasa keadilan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Baik jika diproses melalui Pengadilan Agama karena keterbatasan kewenangannya, maupun melalui Pengadilan Umum yang tidak mudah untuk dijangkau para perempuan korban kekerasan.

 Perspektif Islam

Lalu bagaimana sesungguhnya agama memposisikan perempuan dalam rumah tangga? Apakah memberdayakanya? Dan bagaimana agama memandang perceraian, khususnya perempuan yang mengajukan perceraian dana tau perempuan yang menjadi korban kekerasan yang berujung perceraian?

Tentu saja secara normatif, Islam mendorong perkawinan sebagai ikatan laki-laki/suami dan perempuan/istri untuk mewujudkan kehidupan yang menenangkan, dan memadu cinta kasih.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (keagunan-Nya) ialah Dia menciptakan kalian pasangan-pasangan (hidup) dari jenis kalian (sendiri) agar bisa memperoleh ketenangan bersama mereka, dan Dia menjadikan cinta kasih (hidup) di antara kalian. Sesunngguhnya dalam hal itu terdapat tanda-tanda bagi mereka yang berpikir”. (QS. Ar-Rum, 30: 21).

Ayat ini menunjukkan bahwa ketenangan dalam rumah tangga dan cinta kasih harus diwujudkan oleh kedua belah pihak dan harus dirasakan oleh kedua pihak pula. Dan perceraian sendiri, seperti disebutkan dalam beberapa Hadis, adalah sesuatu yang dibenci Allah Swt sekalipun diperbolehkan.

Maknanya bahwa perkawinan dan percaraian adalah aktivitas “kondisitional” setiap individu untuk memutuskan, dalam rangka beribadah kepada Allah swt. Tetapi, yang terpenting adalah kedua pasangan memiliki posisi yang sama dalam memutuskannya. Baik sejak sebelum perkawinan, selama perkawinan bahkan setelah perkawinan.

Dengan demikian, sebagai manusia sosial, kita semua laki-laki dan perempuan diperintahkan untuk saling sayang, hidup dalam kelembutan dan kedamaian. Karena sebagai insan keduanya harus saling tolong menolong dan melengkapi satu dengan lainnya, begitu pula suami dan istri harus saling menolong dan menjaga kehidupan keluarga agar bisa berlangsung baik, damai, menenangkan, dan memberi manfaat kepada keduanya, dan seluruh anggota keluarga.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. At-Taubah, 9: 71).

Apa yang bisa Kita lakukan

Hal-hal yang setidaknya harus diperjuangkan sebelum dan selama menjadi pasangan adalah: yang pertama, masing-masing individu dan sebagai pasangan harus bersedia merelakan diri untuk hidup dalam kesalingan secara utuh. Kedua, tidak saling responsive dan reaktif tetapi saling akomodatif, karena responsif hanya terbelenggu pada sifat kesementaraan tetapi akomodatif mampu melengkapi satu sama lain, yang ketiga adalah memiliki kemampuan evaluatif yang konstruktif untuk kebaikan bersama, bukan untuk menyalahkan pihak lain dalam pasangan.

ilustrasi: pinterest.com
ilustrasi: pinterest.com

Tentu tidak mudah dilakukan dijalankan baik sebelum atau selama perkawinan. Tetapi jikapun kesalingan tidak terjadi, bukan berarti kita sebagai manusia kehilangan jati diri kita sebagai manusia. Jika salah satu pasangan mendominasi pasangan lainnya dalam membangun keluarga, ini akan berakibat buruk.

Keburukan yang pertama, tidak terpenuhinya hak bersuara dan berpendapat salah satu pasangan yang bisa dipastikan menimbulkan kesakitan psikologis.

Keburukan kedua, in bisa berujung pada kesakitan secara fisik termasuk berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

Keburukan ketiga, adalah dampak kemiskinan ekonomi pasangan dan atau keluarga yang tidak dapat menyuarakan kebutuhan prioritas keluarganya, sehingga sumber keuangan sebesar apapun dan dari manapun habis untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan salah satu pasangan yang mendominasi dalam keluarga.

Kesalingan dalam keluarga, juga perlu dibangun dengan anak-anak dan anggota keluarga lainnya, karena karena keinginan, kebutuhan dan suara harapannya perlu di dengar dan dipenuhi. Perlu diarahkan dan bimbingan, tanpa pemaksaan apalagi kekerasan, kesemuanya dilakukan demi kepentingan terbaik anak. Anak-anak ini tergolong rentan, karena sering dianggap belum cukup umur, maka sering diperlakukan sesuai kehendak orang-orang yang lebih dewasa dan menempatkan otoritasnya dalam mewujudkan keinginannya, bukan demi merealisasikan keinginan anak.

Perceraian meski tidak diinginkan, kadang menjadi pilihan bagi para pihak. Maka jika kita ingin diposisikan sebagai manusia yang punya kasih dan sayang, maka berpegang pada prinsip akomodatif tetap diperlukan dalam konteks tanggung jawab kita sebagai manusia. Yaitu antara lain dengan tetap memperhatikan hak-hak mantan isteri, bahkan dengan aktif turut memulihkan luka mantan isteri, termasuk dengan memperhatikan nafkah iddah bagi isteri, hak asuh anak pada isteri, memberikan nafkah pada anak dan lainnya sebagai bentuk kewajibannya sebagai manusia yang harus memenuhi kebutuhan anak dan mantan pasangan hidupnya. Wallahu a’lam bish-shawab.

Facebook Comments
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.